1. KPU DKI temukan data ganda bacaleg
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menemukan data ganda dari bakal calon legislatif (bacaleg) yang bertarung untuk memperebutkan kursi DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2024.
"Untuk data ganda 25 dari 12 parpol itu nanti yang akan kami serahkan ke parpol," kata Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Doddy Wijaya saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
baca di sini
2. TransJakarta rute Bandara Soetta layani umum secara terbatas
Jakarta (ANTARA) - TransJakarta rute Terminal Kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) direncanakan melayani masyarakat umum secara terbatas.
"Jika angkutan karyawan maka setiap yang naik biasanya gratis. Ini kenapa dianggap layanan umum karena membayar tarif tertentu," kata Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo saat ditemui di Jakarta Selatan, Jumat.
Syafrin menjelaskan, saat ini untuk pemberhentian menuju kawasan Bandara Soekarno-Hatta masih dibatasi sehingga tidak sama seperti layanan reguler TransJakarta pada umumnya.
baca di sini
3. Lupa kata sandi banyak dilaporkan ke Posko PPDB 2023
Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Syaefulloh Hidayat mengungkapkan, Posko Aduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2023 banyak menerima laporan terkait lupa kata sandi (password) akun pendaftaran.
"Jadi sebenarnya bukan aduan tapi lebih kepada 'hotline' (call center/layanan pengaduan), pelayanan saja. Jadi ternyata banyak, saya kan tadi cek, jadi ada yang lupa 'password' (kata sandi)," kata Syaefuloh saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Mereka (pengadu) dulu sudah pernah mengajukan akun. "Kemudian pada saat memilih sekolah, mereka lupa 'password'-nya. Bagaimana caranya, kebanyakan itu," katanya.
baca di sini
4. DPRD panggil Dinkes jelang pencabutan status COVID-19
Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta berencana memanggil Dinas Kesehatan untuk membahas kesiapan menjelang pencabutan status wabah COVID-19 oleh pemerintah pusat.
Pemanggilan dilakukan setelah DPRD selesai dalam memantau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
"Perlahan-lahan kalau status sudah resmi dicabut, baru kami panggil untuk menanyakan antisipasinya apa," kata Ketua Komisi E DPRD DKI, Iman Satria saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
baca di sini
Pewarta: Walda Marison
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023
